Capres
Konvensi Masih 6 Orang
Minggu, 18 April 2004
JAKARTA, (Pikiran Rakyat).- Sekretaris
Panitia Konvensi Partai Golkar Slamet Effendy
Yusuf menegaskan, rencana mundurnya Jusuf Kalla
tidak akan mengurangi bobot konvensi. Namun Slamet
meminta jika memang akan mundur, sebaiknya Kalla
memberitahukan kepada penitia sebelum konvensi
berlangsung.
Slamet mengungkapkan, hingga
kemarin (17/4) panitia belum menerima informasi
resmi mengenai adanya capres yang mengundurkan
diri. Namun jika ada yang ingin memutuskan mundur,
maka hal itu tidak ada persoalan bagi konvensi.
"Sebaiknya kalau mau mundur sebelum hari
H konvensi. Sehingga pada saat konvensi berlangsung
tidak ada yang mundur. Tapi sampai saat ini belum
ada yang mundur," kata Slamet Effendy Yusuf
pada jumpa pers Panitia Konvensi Partai Golkar
di Jakarta kemarin (17/4).
Konvensi Partai Golkar tahap
akhir akan dilaksanakan pada 20 April. Dalam konvensi
tersebut, dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan
daerah (DPD) I (provinsi) dan DPD II (kab./kota)
akan melakukan pemilihan terhadap enam orang peserta
konvensi calon presiden Partai Golkar. Keenam
orang itu adalah Akbar Tandjung, Wiranto, Surya
Paloh, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo
Subianto. Pemenang konvensi selanjutnya akan diusung
Partai Golkar sebagai calon presidennya.
Menjelang pelaksanaan konvensi
ini, berbagai manuver memang dilakukan oleh para
peserta. Aburizal Bakrie misalnya, mengundang
sekira 320 Ketua DPD I dan DPD II untuk berkumpul
di Nusa Dua, Bali. Selentingan menyebutkan, pertemuan
bertujuan untuk merapatkan barisan menjelang Konvensi
Golkar, 20 April mendatang. Selama pertemuan yang
berlangsung sampai hari ini, para undangan menginap
di tiga hotel berbintang di Nusa Dua.
Sedangkan Prabowo Subianto memasang
iklan di sejumlah media massa yang menyebutkan
bahwa berdasarkan survei Taylor Nelson Sofres-London,
dirinya adalah satu-satunya kandidat Partai Golkar
yang mendaki puncak jajak pendapat nasional.
Bersaing
Sementara itu, tim sukses Kalla Alwi
Hamu membantah anggapan yang mengatakan bahwa
Kalla mundur karena takut bersaing dengan Akbar.
Menurutnya, dukungan kepada Jusuf Kalla sangat
signifikan karena suara dari Indonesia Timur hampir
pasti jatuh pada putra Makassar ini. "Bukannya
dia tidak mampu bersaing dengan Akbar, karena
suara dari Indonesia timur untuk Kalla sangat
signifikan. Tidak ada alasan untuk takut walau
memang Kalla yakin bahwa kans terbesar ada di
tangan Akbar," tambah Alwi.
Ketika ditanya tentang kemungkinan
memberikan suara para pendukungnya pada Akbar
Tandjung, Alwi mengatakan bahwa Kalla menyerahkan
sepenuhnya pada masing-masing DPD I dan DPD II.
"Tidak ada rekomendasi pemberian suara ke
peserta konvensi tertentu. Itu terserah pada masing-masing
orang," kata Alwi.
Meski mundur dan mendapat tawaran
sebagai capres dari partai lain, menurut Alwi,
Jusuf Kalla tidak akan meninggalkan Partai Golkar.
"Walau dilamar parpol lain, beliau tetap
akan bernaung di bawah Golkar. Beliau tidak mungkin
keluar dari Partai Golkar karena merupakan salah
seorang pendirinya. Kalaupun mundur dari konvensi,
itu adalah hak peserta konvensi," kata Alwi.
Revisi
Dalam kesempatan itu, Slamet juga mengungkapkan
bahwa panitia merevisi peraturan yang mengharuskan
pencoblosan suara konvensi di bilik suara dikawal
oleh dua orang. "Dari masukan yang diberikan,
ada peraturan yang kami ubah. Misalnya saat pencoblosan,
yang dulunya satu bilik dimasuki dua orang, karena
menerima masukan, sekarang hanya satu orang saja
tiap satu bilik," ujar Slamet.
Sebelumnya Panitia Konvensi mengeluarkan
kebijakan setiap DPD I yang akan mencoblos dilakukan
oleh dua orang yakni Ketua dan Sekretaris DPD
I/DPD II. Tujuannya, agar suara daerah tidak terpecah.
Sebab coblosan itu adalah suara daerah dan bukan
suara perseorangan.
Namun, kebijakan ini ditentang
oleh semua peserta konvensi. Alasannya, hal itu
tidak demokratis karena menunjukkan adanya ketidakpercayaan
panitia dan DPP Partai Golkar terhadap DPD I/DPD
II. Selain itu, juga dianggap sebagai tindakan
intimidasi. Namun panitia tetap tetap tidak membolehkan
peserta untuk membawa telefon genggam berkamera
karena dikhawatirkan akan menyuburkan politik
uang.
Sementara itu, tokoh Angkatan
Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan
Indonesia (AMPI) menggugat DPP Partai Golkar yang
dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan demi mendukung
Akbar Tandjung, menyusul voting block seluruh
suara milik dewan pimpinan pusat Golkar yang diberikan
kepada ketua umumnya itu.
Pernyatan sikap dari dua organisasi
yang merupakan onderbow Golkar itu disampaikan
masing-masing ketua PP AMPG dan AMPI secara bersamaan
di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu malam (17/4).
"DPP Partai Golkar telah melakukan manuver
politik yang tidak sehat dan main kekuasaan, yang
sengaja dilakukan menjelang konvensi dan itu tinggal
beberapa hari lagi," kata Ketua PP AMPG Ramli
HM Yusuf didampingi Ketua DPP AMPI Erwin R Silalahi
dan Ketua PP AMPG Edison Betaubun.
Penyerahan seluruh suara DPP
sebanyak 18 suara, menurut dia, merupakan langkah
untuk menyelamatkan Akbar Tandjung yang berarti
juga bertentangan dengan nilai demokrasi, karena
sama saja DPP telah memasung demokrasi dalam konvensi.
"Ini sama saja dengan menggunakan pendekatan
kekuasaan," katanya.
Generasi muda Golkar itu juga
menilai bahwa pemasungan tidak saja berlangsung
di tingkat DPP, tetapi juga mulai merambah ke
tingkat DPD provinsi, kabupaten dan kota.(A-83/A-100)***
|
